Ketua Parlemen Tunisia: Hapus Majelis Libya sama saja undang kekacauan
Ketua Parlemen Tunisia Rachid Ghannouchi mengatakan netralitas di Libya tidak ada artinya dan membubarkan Majelis sama saja mengundang kekacauan.
Berbicara dalam sebuah wawancara dengan Anadolu Agency pada Selasa, Ghannouchi, yang juga kepala gerakan Ennahda, mengatakan solusi politik adalah cara paling aman untuk mengakhiri ketidakamanan dan kekacauan di Libya.
“Tetangga Libya tidak bisa hidup dalam kecerobohan. Jika ada api di tetangga Anda, Anda tidak bisa netral; memadamkan api adalah tugas dan kebutuhan, sehingga netralitas pasif tidak masuk akal,” kata Ghannouchi.
Dia juga menyerukan netralitas positif dengan mendorong semua saingan menggunakan solusi politik dan damai.
“Visi kami adalah bahwa solusi politik di Libya adalah cara paling aman untuk mengatasi ketidakamanan dan kekacauan,” ujar dia.
Mengenai penolakan sejumlah partai oposisi Tunisia terhadap komunikasinya – sebagai ketua parlemen – dengan pemerintah sah Libya yang dipimpin oleh Fayez al-Sarraj, Ghannouchi menekankan bahwa komunikasinya tidak melebihi aturan diplomasi Tunisia.
Dia menekankan bahwa Tunisia dan Presiden Kais Saied berhubungan dengan pemerintah al-Sarraj karena itu adalah perwakilan kedaulatan menurut legitimasi internasional.
“Kami sebelumnya telah bertemu Aguila Saleh, perwakilan [kepala] Parlemen Tobruk [di Libya timur], dan hal ini konsisten dengan netralitas positif,” ungkap Ghannouchi.
Dia menekankan bahwa apa yang menyatukan Tunisia dengan Libya bukan hanya kepentingan, meskipun hal itu juga diperlukan.
“Nilai-nilai persaudaraan, kerja sama, perdamaian, dan tetangga yang baik membawa kita bersama dengan Libya. Oleh karena itu, kami bekerja dan berkomunikasi sesuai dengan visi ini,” tegas dia.
Mereka yang memprotes komunikasi kami, lanjut Ghannouchi, adalah orang-orang yang menyarankan alternatif legitimasi, seperti menghubungi organisasi yang tidak diakui, yang berbahaya bagi kepentingan negara dan rakyat Tunisia.
“Tidak ada negara merdeka yang tidak terpengaruh oleh lingkungannya, dan dalam kasus Libya, Tunisia secara langsung dan mendalam dipengaruhi oleh apa yang terjadi di sana,” tutur dia.
“Kami memiliki perbatasan panjang dan perdagangan, ekonomi dan hubungan sosial dengan Libya. Keamanan dan ekonomi Tunisia dipengaruhi oleh apa yang terjadi di negara tetangga ini,” tambah dia.
Ghannouchi menyatakan harapannya bahwa pihak yang bertikai di Libya akan terlibat dalam pembicaraan dan menerima koeksistensi.
Sejak penggulingan pemerintahan Muammar Khaddafi pada 2011, dua poros kekuasaan yang saling bersaing muncul di Libya, satu di Libya Timur yang didukung oleh Mesir dan Uni Emirat Arab, dan satu lagi di Tripoli yang mendapat pengakuan PBB dan internasional.
