Turki desak sekutu NATO dukung perlawanan terhadap kelompok teror

Turki mendesak sekutu NATO untuk memberikan dukungan dalam memerangi organisasi teroris, termasuk PKK dan Organisasi Teroris Fetullah (FETO), sampai para teroris benar-benar dimusnahkan, kata Dewan Keamanan Nasional negara itu pada Kamis.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan selama tiga jam di ibu kota Ankara yang dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan, dewan itu mengatakan Turki “telah sepenuhnya dan tulus” memenuhi kewajibannya dalam aliansi dan mengharapkan hal yang sama dari anggota lain.

Menggarisbawahi tekad Ankara untuk terus memerangi FETO sampai benar-benar dilenyapkan, pernyataan itu mengatakan Turki siap untuk melawan segala bentuk bahaya bagi “persatuan dan kelangsungan nasionalnya”, termasuk organisasi teroris PKK dan cabang-cabangnya, serta FETO, baik di dalam dan luar negeri.

Dalam kampanye teror selama lebih dari 35 tahun melawan Turki, PKK — yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS, dan UE — bertanggung jawab atas kematian sedikitnya 40.000 orang, termasuk wanita, anak-anak, dan bayi.

Pernyataan itu merujuk pada pertemuan puncak NATO di ibu kota Spanyol Madrid bulan lalu untuk membahas aplikasi resmi Swedia dan Finlandia untuk bergabung dengan aliansi transatlantik, keputusan yang didorong oleh perang Rusia di Ukraina.

Turki telah menyuarakan keberatan atas tawaran keanggotaan, dan mengkritik negara-negara tersebut karena menoleransi dan bahkan mendukung kelompok teroris PKK.

Masalah Yunani

Selain itu, dewan keamanan juga menyinggung masalah antara Turki dan Yunani.

“Pelanggaran Yunani terhadap teritorial udara yang terus berlanjut dan tindakan provokatif lainnya tidak dapat diterima,” tegas otoritas Turki.

“Pemerintah Yunani juga telah diminta untuk sekali lagi mengakhiri kegiatan yang membahayakan kehidupan migran gelap, dan melanggar hak asasi manusia dan hukum humaniter,” kata pernyataan itu.

Yunani adalah rute utama ke UE bagi pencari suaka yang tiba melalui Turki.

Turki telah menjadi titik transit utama bagi migran gelap yang ingin menyeberang ke Eropa untuk memulai kehidupan baru, terutama mereka yang melarikan diri dari perang dan penganiayaan di negara mereka.

Ankara dan kelompok hak asasi manusia internasional berulang kali mengutuk praktik ilegal Yunani dalam mendorong kembali pencari suaka, dengan mengatakan itu melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan hukum internasional dengan membahayakan kehidupan orang-orang yang rentan, termasuk perempuan dan anak-anak.

Solusi Republik Turki Siprus Utara

Dewan Keamanan Turki juga menyatakan “dukungan kuat” untuk visi Republik Turki Siprus Utara (TRNC) “untuk solusi dua negara atas dasar kesetaraan kedaulatan dan status internasional yang setara.”

Siprus dilanda perselisihan selama beberapa dekade antara Siprus Yunani dan Siprus Turki, meskipun ada serangkaian upaya diplomatik oleh PBB untuk mencapai penyelesaian yang komprehensif.

Serangan etnis yang dimulai pada awal 1960-an memaksa Siprus Turki mundur ke daerah kantong demi keselamatan mereka.

Pada 1974, kudeta Siprus Yunani yang bertujuan untuk aneksasi Yunani menyebabkan intervensi militer Türkiye sebagai kekuatan penjamin untuk melindungi Siprus Turki dari penganiayaan dan kekerasan. Akibatnya, TRNC didirikan pada 1983.

Ini telah melihat proses perdamaian yang terputus-putus dalam beberapa tahun terakhir, termasuk inisiatif 2017 yang gagal di Swiss di bawah naungan negara-negara penjamin Turki, Yunani dan Inggris.

Otoritas Siprus Yunani bergabung dengan Uni Eropa pada 2004, tahun yang sama ketika Siprus Yunani menggagalkan rencana PBB untuk mengakhiri perselisihan yang sudah berlangsung lama.

Rusia-Ukraina dan krisis global

Menunjuk ke perang yang sedang berlangsung Rusia di Ukraina, Ankara menyerukan “gencatan senjata komprehensif untuk diumumkan,” sebelum perang “menyebabkan lebih banyak korban dan kehancuran.”

Turki mengulangi upayanya “untuk menyelesaikan masalah yang berubah menjadi krisis pangan global dengan pembentukan kemauan yang langgeng.”

“Efek politik dan sosial yang meluas dari krisis ekonomi global, yang diperdalam oleh pandemi virus korona dan konflik berikutnya di seluruh dunia, dievaluasi di semua dimensi, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memperkuat negara kita di semua bidang terhadap kemungkinan ancaman yang mungkin timbul di masa depan ditinjau,” tambah dewan.

Hampir 5.100 warga sipil telah tewas di Ukraina sejak awal perang pada 24 Februari, menurut angka PBB. Lebih dari 15 juta orang juga terpaksa meninggalkan rumah mereka, termasuk lebih dari 9,5 juta yang telah melarikan diri ke negara lain.

Berton-ton gandum Ukraina tertahan karena perang Rusia-Ukraina yang sudah memasuki bulan kelima, menyebabkan kelangkaan global dan kenaikan harga.

Rusia, yang dituduh menggunakan makanan sebagai senjata, mengatakan sanksi Barat harus disalahkan atas kekurangan pangan tersebut.