Turki: Azerbaijan mampu bebaskan tanahnya yang diduduki Armenia

Azerbaijan mampu membebaskan tanahnya sendiri yang diduduki Armenia, kata menteri luar negeri Turki pada Rabu di tengah pertempuran antara pasukan Azerbaijan dan Armenia di wilayah Karabakh.

“Azerbaijan tengah berjuang untuk melindungi tanahnya sendiri. Di manakah keadilan dunia saat pihak yang dijajah dan penjajah diperlakukan sama?” ungkap Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dalam wawancara eksklusif dengan editorial Anadolu Agency.

Bentrokan di perbatasan Azerbaijan-Armenia meletus pada Minggu kemarin ketika pasukan Armenia menyerang permukiman sipil dan pos militer Azerbaijan, yang menyebabkan banyak korban jiwa.

Dengan serangan ini, Armenia telah mengabaikan sistem dan hukum internasional, kata Cavusoglu menambahkan bahwa sikap agresif Armenia ini patut mendapat tanggapan luas.

Armenia secara ilegal menempatkan kembali etnis Armenia dari negara-negara Timur Tengah ke tanah Azerbaijan yang didudukinya di Karabakh Atas yang juga dikenal sebagai Nagorno-Karabakh, tutur Menlu Turki.

Turki terus mendukung Azerbaijan, imbuh Cavusoglu, dan jika Azerbaijan ingin menyelesaikan [masalah pendudukan Armenia] di lapangan, Turki akan mendukung Azerbaijan.

Cavusoglu menekankan diplomasi untuk menyelesaikan konflik di Karabakh Atas selama 30 tahun tidak pernah berhasil.

Tak ada solusi yang dicapai di meja perundingan sejak pendudukan ilegal Armenia sejak 1991, dan kegagalan ini terus mendorong Armenia meneruskan pendudukan, sebut Cavusoglu.

“Terlepas dari semua peringatan internasional itu, dari mana Armenia menemukan keberanian untuk melakukan pendudukan?” tanya dia.

Menlu Turki menekankan jika Armenia tidak mendapatkan dukungan dari negara lain, dari Barat, Rusia, maka negara itu tak akan dapat mengumpulkan keberanian tersebut.

Cavusolglu mengecam komunitas internasional yang hanya mendesak gencatan senjata tetapi gagal mendesak Armenia untuk meninggalkan wilayah Azerbaijan.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menunjukkan solidaritas dengan Armenia, sementara tidak menunjukkan kepedulian terhadap tanah Azerbaijan yang diduduki, secara langsung ini adalah sikap yang mendukung pendudukan,” kata Cavusoglu.

“Ini bukan pendekatan yang tepat,” tambah dia.

Cavusoglu menyoroti Azerbaijan yang berada di pihak yang benar baik secara moral maupun hukum.

Dia mengatakan masyarakat internasional harus mendukung Azerbaijan, sama seperti mereka mendukung Ukraina, Georgia, dan negara-negara lain yang tanahnya diduduki secara ilegal.

Konflik Karabakh Atas

Hubungan antara dua negara bekas Republik Soviet itu tegang sejak 1991, saat militer Armenia menduduki Karabakh Atas, wilayah Azerbaijan yang diakui secara internasional.

Empat Dewan Keamanan PBB dan dua resolusi Majelis Umum PBB, serta banyak organisasi internasional, menuntut penarikan pasukan pendudukan Armenia.

OSCE Minsk Group – diketuai bersama oleh Prancis, Rusia, dan AS – dibentuk pada tahun 1992 untuk menemukan solusi damai untuk konflik tersebut, tetapi tidak berhasil. Gencatan senjata pun disepakati pada 1994.

Prancis, Rusia, dan NATO telah menyerukan penghentian segera bentrokan di wilayah pendudukan.

Mediterania Timur

Terkait perkembangan di Mediterania Timur, Cavusoglu menegaskan kembali pengajuan Turki untuk mengadakan konferensi regional guna menemukan solusi di kawasan yang disengketakan.

“Kami tidak memiliki niat untuk merebut hak orang lain, tetapi kami juga tidak akan membiarkan hak kami dirampas,” tegas dia.

Soal kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pekan lalu ke Siprus Yunani, dan pencabutan sebagian embargo senjata AS terhadap Siprus Yunani, Cavusoglu mengatakan AS tidak boleh melanggar kenetralannya. Tidak tepat bagi AS untuk mencabut embargo tersebut. Langkah ini telah melanggar netralitasnya.

Cavusoglu mengatakan ada “kondisi positif” untuk diskusi soal masalah Mediterania Timur di mana Yunani setuju untuk memulai kembali pembicaraan eksplorasi energi dengan Turki.

Ketegangan baru-baru ini meningkat selama eksplorasi energi di Mediterania Timur.

Yunani terus mempermasalahkan eksplorasi energi Turki di Mediterania Timur, mencoba mengkotakkan wilayah maritim Turki berdasarkan pulau-pulau kecil di dekat pantainya.

Turki, negara dengan garis pantai terpanjang di Mediterania, telah mengirim kapal bor dengan pengawalan militer untuk mengeksplorasi energi di landas kontinennya dan menegaskan bahwa Turki dan Republik Turki Siprus Utara juga memiliki hak di wilayah tersebut.

Untuk mengurangi ketegangan, Turki menyerukan dialog untuk memastikan pembagian yang adil dari sumber daya kawasan.

Pada Selasa, Kementerian Luar Negeri Yunani mengatakan bahwa dialog tentang eksplorasi antara Turki dan Yunani Putaran ke-61 akan segera dimulai.

Perundingan eksplorasi itu terakhir diadakan di Athena pada 1 Maret 2016.

Setelah itu, perundingan bilateral dilanjutkan dalam bentuk konsultasi politik tetapi tidak kembali ke kerangka eksplorasi.